Proyek Liberalisasi Indonesia Masuki Tahap Ekstrim

Secara prinsip, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang baru terbentuk tak ada yang berubah. Kecenderungan rezim ini terhadap ideologi sekuler-neoliberal tetap bertahan, bahkan akan semakin menguat. Agenda-agenda neoliberal seperti liberalisasi dan privatisasi, juga akan berlanjut lima tahun ke depan.

Demikian pernyataan yang disampaikan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) dalam aksinya Rabu (28/10) kemarin di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Dalam rilis persnya yang diterima http://www.hidayatullah.com, BKLDK menegaskan, ke depan proyek liberalisasi ekonomi Indonesia akan memasuki tahap implementasi. Hal itu dapat dilihat ikut andilnya lembaga-lembaga asing dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, mulai dari UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Mineral dan Batubara, UU Ketenagalistrikan, dan sebagainya.

Koordinator Aksi Ramli mengatakan, Presiden RI Susilo B Yudhoyono (SBY) sebaiknya segera meninggalkan sistem neo-liberalisme dan menggantinya dengan syariah.

"Dalam rangka liberalisasi ekonomi ini, sekitar 200 UU sudah disiapkan untuk disahkan oleh parlemen terpilih. Tak ada yang menjamin kekayaan alam Indonesia tidak akan dijarah oleh pihak asing dalam waktu 5 tahun ke depan," kata dia.

Hal ini semakin diperparah karena mayoritas menteri juga berasal dari partai anggota koalisi gemuk rezim baru ini, plus 75 persen anggota parlemen yang juga berasal dari pihak yang sama. Artinya proses liberalisasi akan berjalan lancar dan legal tanpa proses kritik yang signifikan.

Sementara itu, fakta lain menunjukkan sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah berganti-ganti rezim tetapi rakyat tetap berada dalam penderitaan. Problem rakyat semakin menggunung. Untuk hal ini tidak cukup sekedar berganti rezim, tetapi sistem rusak yang membawa penderitaan rakyat harus diganti.

Aksi Nasional

Selain di Jakarta, aksi menuntut pemerintah agar menegakkan syariah ini juga berlangsung di Bandung. Aksi ini berlangsung di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung.

Massa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan namun berpisah tempat ini, membawa beberapa spanduk yang isinya antara lain "Tinggalkan sekularisme demokrasi, Tinggalkan neoliberalisme” dan “Tetapkan syariah dan tegakkan khilafah”.

Juru Bicara BKLD Chandra menyatakan, rakyat saat ini jatuh miskin karena selama ini pemerintah menggunakan paham kapitalisme, sosialisme, dan neo-liberalisme.

"Makanya kami menuntut pemerintah untuk meninggalkan sistem itu dan menggantinya dengan syariah dan khilafah," kata dia dalam orasinya. (hdytlh/arrahmah.com)